Jakarta,SuaraMetropolitan – Sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah diusulkan para anggota dewan di Komisi XI DPR. Usulan objek baru PNBP termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru non-minyak dan gas bumi.
Salah satu usulan yang mengemuka ialah supaya pemerintah memungut tarif dari pembukaan layanan kasino, sebagaimana yang dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA). Usulan ini disampaikan Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita.
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa. Tapi UEA kemarin sudah mau jalani kasino. Coba negara Arab jalani kasino. Mereka kan out of the box K/L lainnya,” kata Ganjar saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR, Kamis (8/5/2025).
Baca juga: Legislator Minta TNI Evaluasi Total Prosedur Keamanan Buntut Ledakan Amunisi di Garut
Galih berpendapat, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP nya. Namun, karena sudah menyadari bahwa SDA sangat berfluktuasi dan berisiko bagi fiskalnya, layanan di sektor non-SDA menjadi digenjot untuk memperoleh PNBP.
“Mereka sudah slide dari SDA ke jasa, khususnya jasa sosial dari pariwisata dan pemasukan lainnya,” ucap Ganjar.
Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan pemerintah Thailand. Negara tetangga RI tersebut tengah mempertimbangkan kebijakan untuk melegalkan perjudian di negara tersebut, dengan membuka resort kasino bergaya Singapura, termasuk mengizinkan situs taruhan online.
Baca juga: Rusuh Napi di Musi Rawas, Komisi XIII Tekankan Pentingnya Reformasi Tata Kelola Lapas
Dikutip dari Channel News Asia (CNA), selain UEA, sebuah komite ad-hoc beranggotakan 60 orang untuk mempelajari legalisasi perjudian dan kasino di tempat yang disebut-sebut sebagai kompleks hiburan didirikan oleh parlemen Thailand akhir tahun lalu.
Komite ini mendapat dukungan dari anggota parlemen baik di pemerintahan maupun oposisi. Ketuanya adalah Julapun Amornvivat, Wakil Menteri Keuangan Thailand.
Pemerintah Thailand akan mengadopsi aturan yang mirip dengan Singapura di mana pembatasan diberlakukan pada pemain lokal melalui langkah-langkah seperti retribusi masuk dan pengecualian untuk melarang kunjungan mereka ke kasino tersebut.
Legalisasi industri ini dapat menempatkan Thailand dalam persaingan langsung dengan beberapa negara tetangganya untuk mendapatkan pendapatan pariwisata terkait dengan perjudian. Di Asia Tenggara, selain Thailand, negara yang melarang perjudian hanyalah Indonesia dan Brunei.
