Palembang,SuaraMetropolitan – Kabar membanggakan datang bagi masyarakat Sumatera Selatan. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Joemarthine Candra, dikabarkan berhasil lolos seleksi calon Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia periode 2026-2030.
Keberhasilan tersebut diraih setelah Joemarthine Candra mengikuti tahapan fit and proper test calon Komisioner Komisi Informasi Pusat yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada 24 Juni 2026.
Berdasarkan informasi yang beredar, kandidat doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur itu masuk dalam daftar nama calon Komisioner Komisi Informasi Pusat yang akan diserahkan DPR RI kepada Presiden untuk tahapan selanjutnya.
Baca juga: Bukan Rahasia Negara, Keberadaan Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam Jadi Pertanyaan Publik
Kabar bahagia tersebut pun disambut antusias oleh keluarga besar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.
Dihubungi melalui sambungan telepon, Wakil Ketua KIP Sumsel, Haidir Rohimin, mengaku bersyukur dan bangga atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, ada perwakilan Sumsel masuk menjadi Komisi Informasi Pusat,” ungkapnya.
Baca juga: Gen Z di Persimpangan Era Digital, Ratu Dewa Dorong Penguatan Identitas Aswaja
Rasa bangga yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Rika Efianti. Ia mengaku senang mendengar kabar kelulusan Joemarthine Candra dalam seleksi tersebut.
“Alhamdulillah kami sangat senang kak, mendengar kelulusan pak Joemarthin Selamat buat beliau,” tandasnya.
Adapun nama-nama calon Komisioner Komisi Informasi Pusat RI yang dikabarkan lolos tahapan fit and proper test Komisi I DPR RI yakni:
1. Handoko Agung Saputro
2. Hafidhah
3. Arman Fauzi
4. Dery Hendryan
5. Edi Purwanto
6. Joemarthine Candra
7. Rini Purwandari
Lolosnya Joemarthine Candra menjadi salah satu calon Komisioner KI Pusat menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sumatera Selatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa putra daerah mampu bersaing di tingkat nasional dan berpeluang mengambil peran penting dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia. (*)
