Muba,SuaraMetropolitan – Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar yang diterima Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) untuk penanganan kebakaran hutan, kebun dan lahan (Karhutbunlah) ternyata tidak hanya diperuntukkan bagi operasi pemadaman.
Pemerintah Pusat telah mengatur sejumlah pemanfaatan bantuan tersebut, mulai dari kebutuhan operasional pemadaman, pengadaan sarana dan prasarana, penanganan kesehatan masyarakat terdampak kabut asap, dukungan bagi petugas dan relawan hingga pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, melalui petunjuk teknis Surat Edaran Nomor 300.2.8/6460/SJ, pemanfaatan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan nyata di lapangan dalam penanganan Karhutla.
“Pemanfaatannya antara lain untuk operasi pemadaman darat dan metode suntik gambut pada lahan gambut yang masih terbakar dan menimbulkan asap. Dukungan tersebut mencakup BBM atau bahan bakar kendaraan, logistik, makanan dan minuman bagi personel di lapangan, penambah daya tahan tubuh hingga mobilisasi tim penanganan,” urainya.
Selain untuk memadamkan api, bantuan tersebut juga dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
Dukungan dapat diberikan untuk operasional posko pengungsian, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, kesiapsiagaan kesehatan serta layanan medis gratis bagi warga yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap.
“Bantuan juga mencakup penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran,” ungkap dia.
Pemanfaatan anggaran juga dapat diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan Karhutbunlah. Di antaranya pengadaan alat pelindung diri (APD), pompa air, pompa gendong, tangki air, selang, pembangunan sumur bor, kendaraan taktis pemadaman, motor trail hingga penyewaan ekskavator.
Baca juga: Bupati Toha Minta OPD Muba Pangkas Anggaran, TPP 2027 Hanya Dialokasikan 9 Bulan
“Untuk masyarakat yang terdampak langsung, dukungan kesehatan juga menjadi perhatian. Bantuan dapat berupa layanan medis, masker, vitamin, obat-obatan hingga oksigen portable,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif kepada petugas pemadaman dengan besaran yang ditetapkan kepala daerah. Pemberian tersebut harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas.
“Dukungan logistik juga dapat diberikan kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam penanganan kebakaran, termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan para relawan. Bahkan, pemanfaatan bantuan tidak berhenti setelah api padam. Pemerintah juga mengarahkan dukungan untuk pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam menangani dampak Karhutla,” tegas dia.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden terhadap upaya penanggulangan Karhutla di daerah.
“Ini bentuk perhatian Bapak Presiden, pemimpin yang sangat hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan karhutla ini,” kata Raja Juli, dikutip dari keterangan tertulis.
Menurutnya, Banpres diberikan sebagai dukungan tambahan di tengah anggaran penanggulangan Karhutla yang telah tersedia melalui BNPB, kementerian/lembaga, TNI-Polri, hingga pemerintah daerah melalui APBD.
Raja Juli menegaskan, bantuan tersebut harus segera dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Saya minta ini bisa sesegera mungkin dicairkan untuk penanggulangan karhutla, membeli peralatan, atau mencegah dampak semacam tadi (kesehatan) dan sebagainya,” ujarnya.
Baca juga: 30 September Jatuh Tempo, Bapenda Palembang Ingatkan 80 Ribu Lebih WP PBB Masih Menunggak
Sementara itu, Bupati Muba HM Toha Tohet, SH menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat tersebut. Menurutnya, Banpres menjadi tambahan kekuatan bagi Muba dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutbunlah.
“Dukungan ini akan menjadi penguatan bagi upaya kita dalam melakukan pencegahan dan penanganan Karhutbunlah. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak bersama dan memberikan respons cepat ketika terjadi kebakaran,” ujar Toha.
Toha menegaskan, penanganan Karhutbunlah tidak bisa dilakukan Pemerintah sendirian. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, dunia usaha hingga masyarakat.
“Pemkab Muba terus memperkuat berbagai langkah pencegahan, mulai dari peningkatan kesiapsiagaan personel, patroli dan pemantauan wilayah rawan, koordinasi lintas sektor hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” urainya.
Bupati mengungkapkan, dana Banpres nantinya dimanfaatkan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku, termasuk untuk mendukung kebutuhan penanggulangan Karhutbunlah serta penguatan sarana dan prasarana.
“Bagi kami, dukungan tersebut bukan sekadar tambahan anggaran. Lebih dari itu, bantuan tersebut diharapkan mempercepat gerak seluruh unsur ketika titik api muncul dan sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas,” ucapnya.
Toha juga menegaskan pentingnya pengelolaan bantuan agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengelolaan bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Kita ingin dukungan ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk memperkuat penanganan Karhutbunlah dan melindungi masyarakat Muba,” tegas Toha.
