Jakarta,SuaraMetropolitan – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan penolakan terhadap rencana PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000 mobil niaga dari India. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi merugikan industri nasional dan bertentangan dengan upaya penguatan ekonomi dalam negeri.
Menurut Said, langkah korporasi yang menggunakan dana APBN itu perlu dipikirkan ulang karena tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan ekonomi domestik sebagai prioritas melalui berbagai program strategis.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujarnya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (25//2026).
Ia menjelaskan, peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diimbangi dengan peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian. Dengan begitu, perputaran ekonomi desa dapat meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Baca juga: Kekerasan Oknum Brimob Berujung Maut, Komisi X DPR Minta Penindakan Tegas
Namun, rencana mendatangkan kendaraan niaga dari luar negeri justru dinilai menunjukkan arah sebaliknya. Said mengingatkan bahwa sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor tersebut memiliki peran strategis dalam hilirisasi sumber daya alam dan penyerapan tenaga kerja.
“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Ia juga mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
Said mempertanyakan mengapa perusahaan pelat merah tidak menggandeng produsen dalam negeri. Menurutnya, pengadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut hampir setara dengan produksi mobil niaga nasional selama satu tahun dan seharusnya dapat menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif domestik.
Baca juga: Komisi III Desak Penegakan Maksimal UU Perlindungan Anak Atas Kematian NS Diduga Dianiaya Ibu Tiri
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai pertimbangan harga murah belum tentu mencerminkan efisiensi jangka panjang, terutama jika memperhitungkan layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel.
“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.
Said menambahkan, penggunaan APBN yang bersifat multi years semestinya mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta agar rencana impor kendaraan niaga tersebut tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.
