Makkah,SuaraMetropolitan – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti kepadatan tenda jemaah di Mina dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Meski secara umum penyelenggaraan haji tahun ini dinilai lebih baik dibanding musim sebelumnya, sejumlah persoalan di fase Armuzna masih menjadi catatan penting untuk dievaluasi.
Anggota Timwas Haji DPR RI Abdul Wachid mengatakan, selain persoalan keterlambatan transportasi jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina, kondisi tenda yang terlalu padat juga perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan penyedia layanan.
“Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina,” kata Abdul Wachid di kawasan Jamarat, Mina, Makkah, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, masih ada jemaah yang tertahan hingga pagi hari akibat keterlambatan armada bus. Meski begitu, seluruh jemaah akhirnya dapat diberangkatkan dengan aman.
“Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Baca juga: 65 Sapi dan 13 Kambing Disembelih di Istiqlal, Daging Kurban Dibagikan dalam 10 Ribu Paket
Selain transportasi, Abdul Wachid menilai kapasitas tenda di Arafah dan Mina perlu ditingkatkan agar jemaah bisa beristirahat dengan lebih nyaman selama menjalani puncak ibadah haji.
Ia bahkan menyinggung kondisi penataan jemaah di sejumlah tenda yang dinilai terlalu sesak.
“Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jemaah ditata seperti ikan pindang,” katanya.
Timwas Haji DPR pun mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang. Dengan peningkatan tersebut, kualitas fasilitas seperti tenda, pendingin udara, hingga ruang tidur jemaah diharapkan menjadi lebih baik.
Baca juga: Rp1,9 Triliun BKBK Palembang: Anggaran Raksasa, Detailnya Entah Kemana
Selain itu, Abdul Wachid juga mendorong pemerintah menerapkan kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering agar kualitas pelayanan haji Indonesia lebih terjaga dan mudah dievaluasi.
“Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia menegaskan, perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus segera didiskualifikasi demi menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia.
Usulan kontrak jangka panjang tersebut juga disebut menjadi bagian dari persiapan pembangunan Kampung Haji Indonesia yang tengah direncanakan pemerintah.
“Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027,” ujar Abdul Wachid. (*)
