BeritaBerita DaerahHukum

Kejati Sumsel Serahkan Tiga Mantan Direktur yang Tersandung Korupsi Pajak ke Rutan Pakjo

×

Kejati Sumsel Serahkan Tiga Mantan Direktur yang Tersandung Korupsi Pajak ke Rutan Pakjo

Sebarkan artikel ini
Tiga tersangka kasus korupsi Pajak yang di serahkan Kejati Sumsel ke Rutan Pakjo.

Palembang,SuaraMetropolitan

Kejaksaan tinggi Sumsel melakukan Penyerahan Tersangka dan barang bukti tiga orang tersangka dan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan beberapa perusahaan pada tahun 2019 s/d 2021.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Pada hari ini kita melaksanakan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) terhadap 3 Orang Tersangka yaitu Tersangka I HY (Direktur PT. Heva Petroleum Energi), Tersangka II NR (Direktur Utama PT. Lematang Enim Energi) dan Tersangka III FF (Direktur Utama PT. Inti Dwitama) terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Beberapa Perusahaan pada tahun 2019 s/d 2021,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Vanny Yulia Eka Sari, Selasa (30/04/2024).

Baca juga : Kunjungan Reses ke Napoly, K3 dan Ruang Resapan Air jadi Perhatian Anggota DPRD Palembang Dapil IV

Para tersangka, Kata Vanny, ditahan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024, untuk para Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Pakjo Klas I Palembang.

“Setelah dilaksanakan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti), penanganan perkara beralih ke Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Palembang).”ujarnya.

Baca juga: Reses Dapil IV DPRD Kota Palembang di Kalidoni, Banjir Masih jadi Masalah Utama yang Belum Teratasi

Dia menguraikan singkat perkara tersebut yaitu dimana tersangka I HY Direktur PT. Heva Petroleum Energi, Tersangka II NR Direktur Utama PT. Lematang Enim Energi dan Tersangka III FF Direktur Utama PT. Inti Dwitama memberi sesuatu kepada Pegawai atau penyelenggara negara KPP Pratama Palembang Ilir Timur Yaitu RFG, NWP, dan RFH dengan maksud supaya pegawai atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

“Tersangka dikenakan pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.”ungkapnya.

Baca juga: Pastikan Kebutuhan Masyarakat Terjawab, Anggota DPRD Palembang Tinjau Supermarket Superindo

Tonton YouTube: Reses Anggota DPRD Kota Palembang Dapil IV

“Dan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.”Tegasnya.

Setelah dilaksanakannya Penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Palembang akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas untuk pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang.

Ikuti Kami di Google News klik https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPvkpwwwje21BA?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID%3Aen

Tinggalkan Balasan