Palembang, SuaraMetropolitan.com
Puluhan massa dari gabungan sejumlah organisasi seperti, Koalisi Pegiat Olahraga Sumsel (KPOS), Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI), dan Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (5/1/2024).
Aksi damai ini dilakukan untuk meminta kepada Pj Gubernur Sumsel dan Dispora Sumsel menolak semua proposal yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel karena dinilai kepengurusan KONI Sumsel saat ini adalah ilegal.
Koordinator Aksi, M Sanusi mengatakan, demo ini dilakukan karena kepengurusan KONI yang dipimpin Yulian Gunhar itu tidak sah dan cacat hukum. “Hari ini kami sampaikan mosi tidak percaya dengan Ketua KONI Sumsel. Soalnya pemilihan KONI Sumsel tidak sah. Jadi stop seluruh dana hibah KONI Sumsel. Stop semuanya karena cacat hukum,” ujar Sanusi.
Sanusi juga meminta Pj Gubernur Sumsel untuk melakukan revisi atau perbaikan susunan pengurus KONI Sumsel. “Kami pegiat olahraga, tidak mau KONI Sumsel dipolitisisasi. Kami mohon untuk merealisasikan tuntutan kami. Persoalan ini juga akan kami laporkan ke KONI Pusat,” katanya.
Menanggapi aksi ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumsel H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si mengatakan, apa pun hasil Musorprovlub KONI Sumsel itu adalah hasil dari internal KONI Sumsel. “Kami mewakili Pemprov Sumsel dan Dispora, Apapun kesepakatan itu silakan dan kami tidak ikut campur,” tambahnya.
Lebih lanjut Rudi menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KONI Pusat, sebagai bentuk diterimanya aksi demonstrasi ini. “Soal dana hibah 2024 itu masih dalam catatan. Dikomunikasikan dengan Komisi V DPRD Sumsel. Kita ikuti mekanisme, semua aspirasi akan kami sampaikan ke pimpinan. Mekanisme organisasi silakan dijalankan,” kata mantan Kepala BKSDM Kabupaten Musi Rawas ini. (ron)
