Palembang,SuaraMetropolitan – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., memimpin apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (6/4/2026).
Dalam amanatnya, Edward Candra mengapresiasi kedisiplinan pegawai, khususnya dari tingkat kehadiran yang dinilai baik saat mengikuti apel. Ia menegaskan bahwa Sekretariat Daerah memiliki posisi strategis sebagai teladan, baik bagi masyarakat maupun bagi organisasi perangkat daerah (OPD).
“Khusus untuk Sekretariat Daerah, selain menjadi cermin bagi masyarakat, juga menjadi barometer bagi para pegawai di OPD,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Palembang Soroti PKL di Bahu Jalan, Parkir Disulap Jadi Lapak Picu Kemacetan
Ia menjelaskan, pembinaan dan konsolidasi pegawai di lingkungan Setda Provinsi Sumsel berada di bawah koordinasi Biro Organisasi. Karena itu, setiap ASN diminta memahami dengan baik fungsi, pola koordinasi, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD.
Terkait kebijakan kerja, Edward Candra menegaskan bahwa penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bukan menjadi alasan menurunnya kinerja pegawai. Ia menyebut, kinerja ASN tetap harus berjalan optimal dan dilaporkan melalui sistem e-Kinerja (e-Kin).
“Surat edaran terkait WFH ini sudah kita terbitkan. Artinya, meskipun bekerja dari rumah, kinerja tetap harus berjalan dan e-Kin tetap diisi,” ungkapnya.
Baca juga: Wabup Netta Ungkap Capaian 2025: Dari Ekonomi hingga Penurunan Kemiskinan
Ia juga mengingatkan para pimpinan untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai, termasuk dalam hal penggunaan energi seperti listrik dan air agar lebih efisien. Evaluasi terhadap pengeluaran juga perlu dilakukan secara berkala untuk melihat dampak dari kebijakan yang diterapkan.
“Hal ini harus menjadi perhatian. Kita perlu melihat apakah setelah penerapan WFH terjadi penurunan pengeluaran atau justru tetap sama,” katanya.
Selain itu, efisiensi juga ditekankan dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang ditargetkan dapat ditekan hingga 50 persen. Ia meminta pimpinan mampu mengatur mekanisme perjalanan dinas secara lebih efektif dan efisien.
“Perjalanan dinas harus diatur dengan baik. Para pimpinan diharapkan mampu mengelola mekanismenya secara efektif dan efisien,” tandasnya. (*)
