Palembang,SuaraMetropolitan – Wakil Ketua II DPRD Kota Palembang, Muhammad Hidayat, SE, M.Si., menyoroti keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih memanfaatkan badan dan sepadan jalan di kawasan pasar. Ia meminta Direktur Operasional Perumda Pasar yang baru dilantik untuk segera menertibkan kondisi tersebut agar tidak terus berlarut.
Menurut Hidayat, persoalan utama yang terjadi di lingkungan pasar saat ini adalah beralih fungsinya lahan parkir menjadi lapak pedagang. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat, terutama pengunjung pasar yang kesulitan mendapatkan tempat parkir.
“Direktur Operasional Perumda Pasar yang baru kita minta jangan ada lagi Pedagang Kaki Lima yang ada di sepadan jalan. Karena ini ada lahan parkir yang dijual menjadi lapak pedagang,” ujar Dayat, saat di wawancarai usai rapat paripurna, ke-9, masa persidangan (MP) II jawaban Wali Kota Palembang terhadap pandangan umum Fraksi – fraksi, Senin (6/4/2026).
Baca juga: Ratu Dewa Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Palembang, Infrastruktur hingga PAD Jadi Prioritas 2026
Ia menegaskan, fungsi utama area pasar harus tetap mengakomodasi kebutuhan parkir bagi masyarakat yang berbelanja, bukan justru dialihkan menjadi tempat berdagang. Perubahan fungsi tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di sekitar pasar.
“Permasalahan paling penting adalah lokasi parkir untuk masyarakat yang berbelanja hilang, dijadikan lapak. Nah ini kan menjadi kemacetan di lingkungan tersebut karena dipakai pedagang,” tegasnya.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Mengancam Sumsel, BMKG Ingatkan Potensi Banjir hingga Longsor Sepekan ke Depan
Lebih lanjut, Politisi partai Golkar, Hidayat, juga mengungkapkan adanya dugaan praktik oleh oknum yang menjual lahan parkir kepada pedagang. Ia menyebut hal tersebut bahkan diduga mendapat persetujuan dari oknum di internal Perumda Pasar.
“Padahal itu lahan parkir dijual oleh oknum yang sudah disetujui oleh oknum Perumda Pasar itu sendiri,” ungkapnya.
DPRD Kota Palembang, kata dia, akan terus mendorong penertiban dan pengawasan agar fungsi fasilitas publik di pasar dapat kembali sesuai peruntukannya serta tidak merugikan masyarakat luas.
