Makkah,SuaraMetropolitan – Pemerintah diminta untuk lebih terbuka soal skema layanan dan pembiayaan haji sejak dari awal. Permintaan ini datang dari Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abidin Fikri, yang menyoroti pentingnya transparansi agar jemaah tahu betul fasilitas apa saja yang akan mereka dapatkan.
“Misalnya, kalau paketnya D, jemaah dapat fasilitas ini. Kalau B, dapat layanan seperti ini. Jadi jelas dari awal,” kata Abidin di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025).
Menurutnya, informasi soal grade layanan—A, B, C, atau D—harus disampaikan secara gamblang, termasuk kepada DPR. Tujuannya bukan untuk mencampuri urusan eksekutif, tapi agar proses pengawasan bisa berjalan dengan baik dan hak jemaah benar-benar terjamin.
Baca juga: 175 Jemaah Haji Indonesia Wafat, Mayoritas Karena Penyakit Jantung
“Kita tidak ikut campur urusan eksekutif. Tapi minimal kami paham, dan sejak awal bisa kita bahas. Dalam rapat-rapat kerja juga sudah kami wanti-wanti agar fasilitas jangan sampai menyusahkan jemaah,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Abidin juga menyoroti sejumlah masalah teknis selama penyelenggaraan haji tahun ini. Mulai dari transportasi hingga konsumsi, beberapa di antaranya sempat dikeluhkan jemaah. Hal ini menurutnya harus jadi pelajaran berharga untuk perbaikan di masa depan.
Baca juga: Layanan Buruk hingga Risiko Diplomatik, Hidayat Desak Evaluasi Total Haji 2025
“Ke depan kita harus berbenah. Tidak hanya terbatas pada Kementerian Agama, tapi dari hulu juga, termasuk daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Banyak laporan sebelum keberangkatan yang patut diperhatikan, agar tidak memberatkan jemaah,” ujarnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa animo masyarakat Indonesia untuk berhaji tidak akan pernah surut. Maka dari itu, Pemerintah harus makin siap dan transparan dalam mengatur skema pembiayaan serta layanan haji.
“Mari kita benahi bersama. Jangan sampai jemaah menanggung beban pelayanan yang tidak sebanding dengan apa yang mereka bayar,” pungkasnya. (*)
