Tangerang,SuaraMetropolitan – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI gelombang kedua telah diberangkatkan untuk melakukan pemantauan terhadap pelayanan haji bagi jemaah Indonesia. Fokus pengawasan mencakup aspek pemondokan, konsumsi, transportasi, serta kemudahan sistem perizinan Nusuk. Tim ini memasuki Arab Saudi melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah.
Anggota Timwas, Ina Ammania, menyatakan bahwa setibanya di Jeddah, tim akan langsung melakukan pengecekan di lapangan. Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh layanan yang diberikan kepada jemaah telah sesuai dengan kontrak antara pemerintah Indonesia dan penyelenggara haji (syarikah).
“Tim kedua akan memulai pengawasan dari Jeddah menuju Makkah. Kami akan memastikan fasilitas pemondokan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan,” ujar Ina saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (30/5/2025).
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menambahkan bahwa selain akomodasi, kualitas makanan yang disediakan bagi jemaah menjadi perhatian utama. “Kami akan menilai apakah layanan katering sudah sesuai dengan hasil pembahasan di DPR,” lanjutnya.
Baca juga: Lita Machfud Arifin ingatkan Tak Boleh Ada Penahanan Ijazah Siswa di Sekolah Negeri Maupun Swasta
Layanan transportasi, terutama operasional Bus Shalawat yang mengantar jemaah ke Masjidil Haram, juga menjadi fokus pengawasan. Timwas ingin memastikan jadwal operasional serta ketersediaan armada bus berjalan optimal, mengingat banyak jemaah Indonesia rutin beribadah ke Masjidil Haram.
“Kami akan cek operasional Bus Shalawat, termasuk hingga pukul berapa bus tersedia. Ini penting karena frekuensi kunjungan jemaah ke Masjidil Haram cukup tinggi,” jelas Ina.
Ina juga menyoroti pentingnya kemudahan penggunaan aplikasi dan sistem Nusuk, yang menjadi bagian dari manajemen izin ibadah selama di Tanah Suci. Ia menegaskan bahwa ketua kloter memiliki peran penting dalam memastikan data Nusuk jemaah segera diproses setibanya di Makkah.
“Kami menekankan agar proses penerbitan Nusuk dipermudah, dan ketua kloter sudah harus siap dengan data jemaahnya saat tiba di Makkah,” tegasnya.
Sementara itu, data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama RI mencatat, hingga Jumat, 30 Mei 2025 pukul 02.00 WIB, sebanyak 100 jemaah Indonesia dilaporkan wafat di Tanah Suci. Sebagian besar merupakan laki-laki dan berusia lanjut.
Menurut rincian data, 62 persen jemaah wafat adalah laki-laki, dan 53 persen termasuk kategori lanjut usia. Sisanya, 47 persen berada dalam rentang usia produktif antara 41 hingga 64 tahun.
Selain itu, ratusan jemaah dilaporkan masih menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan rumah sakit di Arab Saudi karena berbagai kondisi kesehatan seperti dehidrasi, hipertensi, dan infeksi saluran pernapasan.
Di sisi lain, kendala teknis dalam penerbitan dokumen Nusuk masih dialami sebagian jemaah, berdampak pada akses layanan selama di Makkah. Masalah ini mempersulit pengaturan jadwal kunjungan ke Raudhah dan mobilisasi saat puncak ibadah haji. Timwas DPR mendesak Kementerian Agama RI dan pihak muassasah segera menyelesaikan hambatan tersebut agar ibadah jemaah tetap berjalan khusyuk dan lancar. (*)
