Palembang,SuaraMetropolitan – Maraknya kritik masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Ratu Dewa dalam penanganan banjir dinilai sebagai dinamika wajar dalam sistem pemerintahan terbuka. Dalam perspektif sosiologi, kritik tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan, tetapi juga menjadi bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah.
Guru Besar Bidang Keahlian Sosiologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Drs. Wijaya, M.Si., Menilai, meningkatnya kritik publik menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak dan perannya sebagai warga kota.
“Kritik yang terus muncul itu menandakan masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap pemerintah, khususnya dalam menangani persoalan yang berdampak langsung seperti banjir,” ujar Prof Wijaya, saat dihubungi SuaraMetropolitan Rabu, (6/5/2026).
Namun demikian, ia menekankan bahwa persoalan banjir di Palembang tidak dapat dilihat semata dari sisi teknis. Dalam kajian sosiologi, banjir merupakan persoalan struktural yang terbentuk melalui proses panjang.
Baca juga: 31 Rawa Konservasi Disulap Jadi Perumahan di Palembang, K-MAKI: Harus Ada yang Bertanggung Jawab!
“Banjir bukan hanya soal hujan atau drainase, tetapi berkaitan dengan tata ruang, alih fungsi lahan, serta berkurangnya kawasan resapan air yang terjadi selama bertahun-tahun. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan proses kerja pemerintah. Sejak menjabat pada Februari 2025, Wali Kota Ratu Dewa dinilai masih berada dalam tahap awal menjalankan program penanganan banjir yang bersifat jangka menengah hingga panjang.
“Dalam kondisi ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis, tetapi juga memahami bahwa penyelesaian masalah struktural memerlukan proses bertahap. Tidak semua kebijakan dapat langsung terlihat hasilnya dalam waktu singkat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai pemahaman publik terhadap kompleksitas persoalan banjir menjadi penting agar tidak muncul ekspektasi berlebihan terhadap solusi cepat. Edukasi yang memadai, menurutnya, dapat mendorong keseimbangan antara kritik dan kesabaran publik.
Baca juga: Dukung Gebrak Rutilahu, BPR Sumsel Perkuat Sinergi Wujudkan Hunian Layak di Sumsel
“Peran masyarakat bukan hanya mengkritik, tetapi juga memahami proses. Kritik tetap diperlukan sebagai kontrol, namun di sisi lain perlu memberi ruang waktu bagi kebijakan untuk berjalan dan dievaluasi secara objektif,” tambahnya.
Selain itu, perkembangan media sosial turut mempercepat penyebaran kritik di ruang publik. Setiap kejadian banjir dengan mudah menjadi perhatian luas dan memicu respons cepat dari masyarakat.
“Ini adalah konsekuensi dari era keterbukaan informasi. Kritik menjadi lebih cepat dan masif, sehingga pemerintah juga dituntut lebih responsif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tingginya intensitas kritik justru dapat menjadi indikator bahwa persoalan banjir masih dirasakan signifikan oleh masyarakat. Jika dikelola dengan baik, kritik tersebut dapat menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan ke depan.
“Dalam perspektif sosiologi, kritik adalah bagian dari partisipasi publik. Yang terpenting adalah bagaimana kritik itu direspons dengan kebijakan yang tepat, serta diiringi pemahaman bersama bahwa penyelesaian masalah besar seperti banjir membutuhkan proses. Di sisi lain, tidak salah jika masyarakat tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga turut memberikan solusi atau masukan konstruktif sebagai bagian dari keterlibatan dalam pembangunan,” tutup Prof Wijaya.
