Aksi Massa Gabungan Ormas Datangi Gedung DPRD DIY

Yogyakarta (Metro Indinesia) — Puluhan orang dari berbagai Organisasi Massa (OrMas), diantaranya Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Seluruh Indonesia (K) SBSSI, FAKI serta Paksi Katon, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY), Senin (28/03) siang.
Massa mulai masuk halaman DPRD DIY Jam 10.30 WIB secara tertib. Aksi dipimpin oleh Dhani Eko Wiyono, ST.,MT selaku Koordinator Wilayah (K) SBSSI, DIY.

Aksi tersebut terkait dengan naiknya harga sembako, termasuk minyak goreng. Dalam penyampaian aspirasi, Dhani mengatakan bahwa Pemerintah seharusnya memikirkan Rakyat, bukan hanya memikirkan diri sendiri atau golongan tertentu. Dhani juga mengajak seluruh elemen Masyarakat untuk berani menyampaikan aspirasi serta siap bilamana harus turun ke jalan.
“Harga sembako seharusnya bisa diatur secara stabil oleh Pemerintah. Kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu minyak goreng seperti hilang dipasaran, begitu muncul sudah naik harganya. Ini tidak bisa dibenarkan. Kami meminta usut tuntas mafia minyak goreng yang membuat masyarakat menjerit,” jelas Dhani.

Disisi lain, Ketua Umum Paksi Katon Muhammad Suhud, SH., dalam orasinya mengatakan, Pemerintah sudah banyak melakukan kebohongan kepada Rakyat. Disampaikan 15 kebohongan yang di sambut teriakan dukungan dari peserta aksi. Kebohongan yang sebutkan antara lain tentang stop import pangan, stop utang luar Negeri, tidak bagi bagi Jabatan, 10juta lapangan pekerjaan, perkuatan KPK, serta Kabinet ramping.
“Apakah benar Pemerintah sudah membuka dan memberikan 10juta lapangan pekerjaan? Tidak. Itu berarti adalah ndobos (bohong-Red). Apakah Pemerintah sudah melakukan stop utang ke luar Negeri? Tidak. Berarti Pemerintah ndobos,” Teriak Suhud dengan lantang.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut Massa selesai tepat Jam 12.00 WIB dan tidak ada satupun Anggota DPRD DIY yang menanggapi. Massa sempat menunggu hingga dua jam lamanya untuk bisa beraudiensi, namun sia sia. Saat Humas DPRD DIY di konfirmasi oleh Anggota (K) SBSSI dikatakan bahwa seharusnya massa diterima oleh Komisi D. Namun tidak ada seorangpun Anggota Komisi D yang berada di tempat.
(Purwadi S/Sagiman/MI)