Palembang,SuaraMetropolitan – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Biosolar, di sejumlah SPBU di Sumatera Selatan (Sumsel) dalam beberapa hari terakhir semakin panjang.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tetap menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026 agar antrean panjang tidak terus terjadi.
Bahkan, Herman Deru menyatakan Pemprov Sumsel akan mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat apabila persediaan BBM bersubsidi yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi hingga penghujung tahun.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru seusai memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU dalam Wilayah Provinsi Sumsel, di Griya Agung, Selasa (8/9/2026).
Rapat itu dihadiri perwakilan Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Hiswanamigas, Kepolisian Daerah Sumsel, serta Dinas Perhubungan Sumsel. Turut hadir Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Apriyadi.
Herman Deru mengatakan, antrean BBM, terutama Biosolar, semakin panjang dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibiarkan karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
“Beberapa hari belakangan ini kita tidak bisa tutup mata bahwa antrean semakin panjang,” ujar Herman Deru.
Baca juga: Ratu Dewa Tekankan Pentingnya Komunikasi Efektif bagi Pemimpin dan Generasi Muda
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, salah satu kendala yang turut memengaruhi pasokan Biosolar berada pada distribusi bahan baku FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang digunakan dalam proses pencampuran atau blending Biosolar.
“Jadi ketika kita tanyakan dengan Pertamina Patra Niaga, ternyata memang ada hambatan di distribusi FAME-nya,” katanya.
Herman Deru menjelaskan, FAME dipasok oleh sejumlah vendor yang berada di berbagai daerah. Untuk memenuhi kebutuhan di Sumsel, sebagian pasokan bahkan harus didatangkan dari wilayah lain, salah satunya dari Panjang, Lampung.
Karena itu, ia mendorong agar ke depan pasokan FAME dapat lebih banyak melibatkan vendor lokal. Menurutnya, Sumsel memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar sehingga dapat mendukung kebutuhan bahan baku tersebut.
“Kita juga upayakan agar vendor kenapa tidak dari lokal saja? Jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai, jauh-jauh itu. Karena kebun sawit kita ada 1,4 juta hektare,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi FAME, Herman Deru juga menyoroti ketersediaan kuota BBM bersubsidi di Sumsel. Ia menyebut usulan kebutuhan BBM subsidi Sumsel mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter (KL), di luar Pertalite.
Untuk Pertalite, Sumsel mengusulkan sekitar 1,7 juta KL. Sedangkan kuota Biosolar yang diterima sekitar 630 ribu KL, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 655 ribu KL.
Baca juga: Beras Kemasan 5 Kg Menghilang di Pasar Banyuasin, Ini Penyebabnya
Menurut Herman Deru, kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi distribusi apabila kebutuhan di lapangan tidak diantisipasi dengan baik. Ia pun meminta komunikasi antara pemerintah, Pertamina dan masyarakat terus dijaga agar persoalan antrean tidak berkembang menjadi saling menyalahkan.
“Ini kan jadi terjadi fluktuasi distribusi yang kadang terhambat. Saya minta kerja sama yang harus selalu terjalin dan informasi ke masyarakat juga harus lugas sampainya, agar tidak saling menyalahkan,” katanya.
Herman Deru juga meminta Pertamina tidak hanya berpatokan pada sisa kuota ketika menyalurkan BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Ia ingin distribusi tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Saya minta untuk yang di Sumsel, distribusi jangan berhitung dari sisa kuota. Jalankan saja. Tidak boleh kita diam dan tidak merasionalisasi kondisi ini. Kasihan orang antre, kasihan masyarakat,” tegasnya.
Jika kuota yang tersedia ternyata tidak mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun, Pemprov Sumsel akan berkoordinasi untuk mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat.
Di tengah persoalan antrean tersebut, Herman Deru juga meminta pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi diperketat. Ia meminta kepolisian menindak pelangsir maupun pengguna barcode ganda yang memanfaatkan BBM bersubsidi secara tidak semestinya.
“Pelangsir, barcode ganda, saya sudah minta kepada pihak kepolisian untuk segera diawasi dan ditindak,” katanya.
Baca juga: Jembatan P6 Lalan Kembali Molor, Herman Deru: ‘Ayo Kita Pakai Hati’
Ia juga mengingatkan masyarakat yang dinilai tidak berhak mendapatkan subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, subsidi harus diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak.
“Masyarakat yang kira-kira memang tidak layak pakai subsidi, ya jangan pakai subsidi,” tegasnya.
Herman Deru turut menyoroti adanya kendaraan yang sengaja dimodifikasi agar dapat menggunakan Biosolar bersubsidi. Ia meminta pemilik kendaraan yang memenuhi spesifikasi Euro 4 menggunakan BBM sesuai dengan peruntukannya.
“Kalau memang mobilnya Euro 4, pakai Dex. Jangan Euro 4 diubah jadi Euro 2 lagi, injektornya diubah. Jangan juga,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara Pemprov Sumsel, Pertamina, BPH Migas, kepolisian dan instansi terkait dapat segera mengurai antrean di sejumlah SPBU.
Masyarakat juga diminta bersabar sembari pemerintah memastikan distribusi BBM tetap berjalan dan stok tidak sampai kosong.
“Kepada masyarakat, kita sedikit bersabar menghadapi kondisi ini. Sabarnya itu untuk juga kita meyakini bahwa kita adalah yang berhak memakai subsidi atau nonsubsidi,” pungkasnya.
