Palembang,SuaraMetropolitan – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP bersama tim melakukan audiensi dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Palembang tersebut menjadi tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026.
Audiensi ini dihadiri langsung Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel memaparkan fokus Evran 2026 yang diarahkan pada lima sektor prioritas, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Kelima sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan ketahanan pangan.
Evaluasi tersebut bertujuan menilai kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD. Selain itu, Evran juga memastikan program yang dirancang pemerintah daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Baca juga: Cegah Stunting, Lurah 11 Ulu Ingatkan Orang Tua Jangan Asal Bikin Anak Kenyang
Dari proses evaluasi tersebut, diharapkan muncul rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengapresiasi kehadiran jajaran BPKP Sumsel dalam proses evaluasi tersebut.
Dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang terbuka terhadap evaluasi maupun masukan yang diberikan BPKP. Ratu Dewa bahkan meminta jajarannya melakukan evaluasi terhadap perencanaan, kegiatan, program hingga sub program yang masuk dalam APBD Perubahan maupun APBD induk.
Ia juga meminta perangkat daerah yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, penanganan kemiskinan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti hasil pertemuan bersama BPKP.
Menurut Ratu Dewa, perencanaan program harus dilakukan secara matang agar pelaksanaannya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, baik dari sisi sasaran, jumlah maupun kualitas.
Baca juga: Pemkab Muba Buka Data CSR Rp26,4 Miliar, Tegaskan Bukan Dana yang Dikelola Pemerintah
Ratu Dewa mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan seperti IPA, sanitasi dan jalan lingkungan harus mampu membuka akses yang pada akhirnya turut mendorong pengentasan kemiskinan.
“Program kemiskinan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. IPA, sanitasi dan jalan lingkungan harus mampu membuka akses pengentasan kemiskinan,” ujar Ratu Dewa.
Ia menegaskan jajaran perangkat daerah siap mengikuti arahan dan mendukung proses evaluasi secara maksimal, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim BPKP.
Ratu Dewa berharap proses diskusi dan pendalaman selama pelaksanaan Evran dapat menjadi bahan untuk memperbaiki serta mempertajam perencanaan program Pemerintah Kota Palembang ke depan.
Dengan begitu, berbagai program yang disusun melalui APBD diharapkan semakin terarah, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas, serta tetap berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
