Banyuasin,SuaraMetropolitan – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa. Pada Minggu (6/7/2025), ia meresmikan dan meninjau langsung Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berlokasi di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.
Keberadaan Posbakum ini menjadi yang pertama di tingkat desa di Sumsel, dan digadang-gadang sebagai model percontohan bagi wilayah lain. Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan pentingnya akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil.
“Intinya, setiap warga minimal tahu hak dan kewajiban hukumnya. Jangan sampai masyarakat awam dirugikan hanya karena tak paham aturan,” tegas Herman Deru.
Gubernur menekankan bahwa Posbakum akan menjadi titik awal konsultasi berbagai permasalahan hukum yang kerap dihadapi masyarakat desa, seperti konflik lahan, warisan, hingga persoalan rumah tangga.
Lebih jauh, ia menyampaikan target ambisius agar seluruh desa dan kelurahan di Sumsel, lebih dari 3.200 titik memiliki Posbakum pada tahun 2025.
“Kita butuh gotong royong, dukungan semua pihak. Desa Talang Buluh menjadi contoh bagus,” ujarnya.
Di hari yang sama, bertepatan dengan peringatan 10 Muharram 1447 Hijriah, Gubernur juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu dari berbagai desa. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda sosial yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian.
Baca juga: Edaran Sudah Keluar, Tapi SD dan SMP Negeri di Palembang Masih Jual Seragam?
“Momentum ini menjadi cermin bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Kita harus hadir di tengah mereka yang membutuhkan,” katanya.
Santunan yang diberikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung pendekatan emosional sebagai bukti bahwa pemerintah hadir bersama rakyatnya.
“Santunan ini adalah simbol. Simbol bahwa negara peduli,” ungkapnya.
Melalui langkah konkret dalam bidang hukum dan sosial ini, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap masyarakat desa semakin kuat—baik secara hukum maupun spiritual. Herman Deru pun mengajak warga untuk menjadikan Posbakum sebagai “pengacara rakyat” di tingkat desa. (*)
