Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerhati kebijakan publik, Feri Kurniawan, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mencapai sekitar 19 ribu anak. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi besar mengingat Muba selama ini dikenal sebagai kabupaten dengan kondisi ekonomi paling kuat di Sumatera Selatan.
Feri menilai, tingginya angka anak putus sekolah bukan sekadar persoalan pendidikan, melainkan cerminan bahwa arah pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah terlalu sering membanggakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, sementara persoalan mendasar yang menyangkut masa depan generasi muda justru masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar.
“Kalau benar Muba adalah daerah paling kaya di Sumsel, tetapi masih ada sekitar 19 ribu anak putus sekolah, berarti ada yang salah dengan prioritas pemerintah. Jangan sampai kekayaan hanya terlihat dalam laporan dan angka-angka, sementara masa depan anak-anak justru terabaikan,” tegas Feri, saat dibincangi SuaraMetropolitan, Sabtu (25/7/2026).
Data tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, yang menyebut Kabupaten Muba menjadi daerah dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi di Sumatera Selatan, mencapai sekitar 19 ribu anak. Ironisnya, Muba juga disebut sebagai kabupaten dengan kondisi ekonomi paling kuat di Sumsel, disusul Kabupaten Ogan Ilir.
Baca juga: Komisi I DPR Minta Pemerintah Kejar Perusahaan Penunggak Pajak, Bukan Libatkan TNI Polri
Menurut Alwis, mayoritas anak putus sekolah terjadi pada masa transisi dari jenjang SMP menuju SMA/SMK. Penyebabnya antara lain faktor ekonomi, jauhnya akses menuju sekolah, pernikahan usia dini, hingga keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Muba tengah mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Sekayu.
Menanggapi hal itu, Feri menilai alasan keterbatasan sekolah maupun daya tampung seharusnya tidak lagi menjadi persoalan bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal kuat.
“Saya heran, setiap tahun pemerintah mampu membangun jalan baru, Jembatan, bahkan dalam satu tahun bisa beberapa ruas jalan dikerjakan. Artinya anggaran itu ada. Lalu mengapa membangun sekolah yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat justru terasa begitu sulit? Jangan sampai infrastruktur lebih diprioritaskan daripada masa depan generasi muda,” ujarnya.
Baca juga: Wagub Sumsel Tinjau Jalan Longsor di Ogan Ilir, Minta Desa Segera Ajukan Proposal Perbaikan
Feri mengatakan dirinya tidak menolak pembangunan infrastruktur. Namun menurutnya, pemerintah harus mampu menempatkan pendidikan sebagai investasi utama yang tidak kalah penting dibanding pembangunan fisik.
“Jalan memang penting untuk menghubungkan daerah, tetapi sekolah adalah jalan untuk mengubah nasib anak-anak. Kalau jalan terus dibangun sementara sekolah masih kurang, itu menunjukkan ada yang keliru dalam menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah jangan hanya mengejar proyek yang terlihat megah, tetapi lupa membangun manusia yang kelak mengisi daerah ini,” katanya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan sebuah daerah bukan hanya dilihat dari besarnya pendapatan, pertumbuhan ekonomi, maupun panjang jalan yang berhasil dibangun. Menurutnya, keberhasilan sejati adalah ketika setiap anak memperoleh hak yang sama untuk mengenyam pendidikan.
“Tidak ada gunanya menyandang predikat daerah kaya kalau masih menjadi penyumbang anak putus sekolah terbanyak. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa kilometer jalan yang selesai dibangun, tetapi juga berapa banyak anak yang berhasil diselamatkan dari putus sekolah. Kalau daerah kaya masih memiliki 19 ribu anak putus sekolah, maka sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap arah kebijakan pembangunannya,” pungkas Feri.
