Jakarta,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai mengubah strategi pembangunan daerah dengan mendorong sumber pembiayaan yang lebih beragam dan tidak lagi hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun transfer dari pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).
Komitmen tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, Drs. Syafaruddin MSi, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Muba, Dr. Mursalin SE MM, mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Kondisi Fiskal Kabupaten Musi Banyuasin dan Upaya Penanganan Permasalahan Fiskal Daerah, Khususnya Dampak Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Pemenuhan Belanja Prioritas Daerah di Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Muba bersama Kementerian PPN/Bappenas RI membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Sekda Muba Syafaruddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk berdiskusi dan berkonsultasi terkait penguatan pembiayaan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai masa depan pembangunan daerah,” ujar Syafaruddin.
Baca juga: Herman Deru: Pemimpin Tidak Cukup Berbakat, Harus Ditempa Pengalaman
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar Pemkab Muba dalam mencari solusi strategis menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan perlu ditopang oleh berbagai sumber pembiayaan agar tidak bergantung pada APBD dan transfer pusat semata.
“Saat ini kami perlu menyiapkan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih beragam. Ketergantungan terhadap APBD dan transfer pusat harus mulai dikurangi dengan membuka peluang pembiayaan alternatif yang mampu mendukung percepatan pembangunan daerah,” katanya.
Syafaruddin menambahkan, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sejumlah potensi unggulan yang dinilai mampu menarik minat investor dan mitra pembangunan. Potensi tersebut meliputi sektor minyak dan gas bumi, perkebunan, energi, hilirisasi industri, pengembangan kawasan ekonomi, konektivitas jalan tol, pembangunan kawasan vokasi, hingga penguatan sumber daya manusia.
“Kabupaten Musi Banyuasin memiliki modal besar untuk tumbuh sebagai daerah tujuan investasi. Potensi-potensi tersebut perlu dikemas menjadi proyek yang menarik dan layak dibiayai oleh berbagai mitra pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Muba, Dr. Mursalin SE MM, menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah mendorong berbagai proyek strategis agar memiliki kesiapan pendanaan melalui skema alternatif di luar APBD.
Baca juga: Pemkab OKI Tancap Gas Digitalisasi Pajak, ASN Diminta Beri Contoh ke Masyarakat
Menurutnya, sejumlah instrumen pembiayaan yang dapat dioptimalkan antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TSP), penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga investasi sektor swasta.
“Kami berharap Bappenas dapat memberikan pendampingan awal dalam penyusunan project pipeline daerah, membantu mengidentifikasi skema pembiayaan yang paling tepat, serta membuka ruang komunikasi dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan calon investor potensial,” ujar Mursalin.
Di sisi lain, Koordinator Tim Keuangan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Yuanita Habibah, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang mulai menyiapkan strategi pembiayaan pembangunan secara lebih inovatif di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Menurut Yuanita, transformasi pembiayaan pembangunan daerah menjadi kebutuhan penting seiring semakin terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dan meningkatnya kebutuhan pembangunan.
“Kami melihat Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat serta sejumlah sektor unggulan yang dapat dikembangkan menjadi proyek-proyek strategis yang menarik bagi investor. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi project pipeline yang matang, terukur, dan memiliki skema pembiayaan yang jelas,” tandasnya. (*)
