Sekayu,SuaraMetropolitan – Tata kelola pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), mulai dari perencanaan, penganggaran hingga Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Peningkatan Integritas Tata Kelola Sistem Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (15/9/2026).
Rakor yang berlangsung di Sekayu tersebut dipimpin langsung Bupati Muba H M Toha Tohet SH. Hadir Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay SE, para Wakil Ketua, seluruh Ketua Fraksi dan anggota DPRD Muba, Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi, Asisten I H Ardiansyah SE MM PhD CMA, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Sementara dari KPK RI hadir Satgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II Untung Wicaksono selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) bersama tim.
Rakor tersebut menjadi bagian dari proses pemantauan, evaluasi dan pendalaman terhadap tata kelola perencanaan, penganggaran serta PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba.
Bupati Toha menyampaikan terima kasih kepada Tim KPK RI atas pendampingan dan arahan yang selama ini diberikan kepada Pemkab Muba. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Kekurangan Volume Temuan BPK, Satpol PP Palembang Akui Verifikasi Pekerjaan Belum Optimal
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim KPK yang terus mendampingi dan memberikan arahan. Pendampingan ini sangat berarti bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju Muba yang lebih baik,” kata Toha.
Menurut Toha, rakor bersama KPK juga menjadi momentum untuk membenahi sistem perencanaan dan penganggaran agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Upaya tersebut, lanjutnya, membutuhkan sinergi antara jajaran legislatif dan eksekutif.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya mengikuti proses pembahasan, tetapi juga mencermati setiap masukan yang disampaikan KPK untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Saya perintahkan seluruh jajaran perangkat daerah mengikuti paparan dan diskusi sampai selesai, mencatat setiap rekomendasi dan saran dari KPK, kemudian segera ditindaklanjuti secara nyata, termasuk pemenuhan indikator yang masih perlu diperbaiki,” imbuhnya.
Baca juga: Terkendala SIPD, Pembayaran Linmas Kota Palembang Tetap Dicairkan Meski Jadi Temuan BPK
Sementara itu, Kasatgas KPK RI Untung Wicaksono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ia menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, pemberantasan korupsi perlu mengedepankan pendidikan dan pencegahan, sementara penindakan menjadi langkah terakhir.
Untung juga berharap program-program yang direncanakan Pemkab Muba dapat mendukung indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati, selaras dengan visi dan misi daerah serta tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi Bupati Muba beserta jajaran Pemkab Muba yang berkomitmen memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik ke depan,” kata Untung.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan paparan Tim KPK, diskusi serta penyampaian saran dan rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin.
