Palembang,SuaraMetropolitan – Rapat koordinasi antisipasi genangan menghadapi musim hujan di Kota Palembang berlangsung memanas. Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si., berang setelah mendapati salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) hanya mengirimkan perwakilan yang dinilai tidak menguasai data teknis wilayahnya, Rabu (16/9/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan Pemerintah Kota Palembang menghadapi musim penghujan, khususnya menjelang Oktober yang menjadi periode yang perlu diantisipasi terhadap potensi genangan di sejumlah wilayah.
Ratu Dewa yang semula tidak dijadwalkan memimpin rapat, memilih turun langsung melakukan pemeriksaan mendadak terhadap kesiapan jajaran terkait.
“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa usai memimpin rapat penanganan banjir.
Baca juga: Gedung Damkar Palembang Molor 90 Hari, Denda Rp1,1 Miliar Jadi Temuan BPK
Dalam rapat itu, Pemkot Palembang memfokuskan pembahasan pada pemetaan serta pemeriksaan ulang atau check and recheck terhadap titik-titik yang selama ini rawan mengalami genangan.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” jelasnya.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara hingga Dharma Agung.
Selain pemetaan titik genangan, sejumlah persoalan teknis di lapangan turut menjadi pembahasan. Di antaranya kondisi jalan nasional yang amblas, cross drain yang terputus, serta penyempitan saluran drainase.
Baca juga: Sopir Truk Antre Solar Belasan Jam, Gubernur Herman Deru Minta Pertamina Segera Kirim Pasokan
Untuk mengantisipasi genangan pada titik-titik krusial, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portabel. Koordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional juga akan dilakukan untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing.
Di sisi lain, Ratu Dewa menilai persoalan sampah yang berpotensi menyumbat saluran tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada petugas teknis. Camat dan lurah diminta menggerakkan masyarakat untuk kembali menggalakkan gotong royong.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.
Namun, suasana rapat berubah tegang ketika Ratu Dewa mempertanyakan kesiapan peserta yang hadir, khususnya terkait penguasaan data teknis wilayah. Kekecewaan wali kota semakin terlihat setelah mengetahui salah satu OPD tidak dihadiri langsung oleh pejabat yang seharusnya bertanggung jawab.
Baca juga: Cegah Karhutla Sejak Dini, Pemkot Pagar Alam Perkuat Sinergi Bersama Tim Mabes TNI
OPD tersebut diketahui hanya mengutus staf PPPK sebagai perwakilan kepala dinas. Kehadiran perwakilan itu kemudian menjadi persoalan lantaran yang bersangkutan dinilai tidak menguasai data teknis dan tidak memiliki kewenangan sebagaimana pimpinan OPD dalam mengambil keputusan.
Ratu Dewa pun mengambil sikap tegas dengan meminta perwakilan tersebut keluar dari rapat.
Ketegasan itu sekaligus menjadi penekanan bahwa koordinasi menghadapi potensi banjir tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis, tetapi juga kehadiran pejabat yang memahami persoalan di wilayah masing-masing.
Terlebih, persoalan genangan menyangkut fasilitas publik dan keselamatan masyarakat. Karena itu, pimpinan OPD dinilai perlu memastikan jajaran yang hadir dalam rapat mampu memberikan data yang diperlukan sekaligus mengambil langkah sesuai kewenangannya.
