Jakarta,SuaraMetropolitan – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dinilai sarat persoalan. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Muslim Ayub, menilai pelaksanaan haji tahun ini mengalami kegagalan total dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum untuk mengusut kemungkinan adanya penyimpangan dalam prosesnya.
“Berdasarkan evaluasi objektif saya, dari mulai proses keberangkatan, pengaturan hotel yang memisahkan jamaah dari kloternya, makanan yang basi, keterlambatan distribusi kartu Nusuk hingga detik terakhir, hingga transportasi yang amburadul semuanya mencerminkan kegagalan total dalam pengelolaan jamaah haji tahun ini,” ujar Muslim Ayub saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan Aceh itu mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti di lapangan, termasuk dokumentasi dan rekaman video yang menggambarkan kondisi jemaah sejak keberangkatan hingga pemulangan. Salah satu temuan yang disorotinya adalah kasus sejumlah jemaah Indonesia yang terpaksa berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena tidak adanya transportasi yang memadai.
Baca juga: MK Dinilai Menyimpang, DPR Tegaskan Wewenang Bukan di Tangan Hakim
“Lebih memprihatinkan lagi, di Mina jemaah kita juga tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ini menyalahi prinsip pelayanan haji yang seharusnya memberikan kenyamanan dan memenuhi kaidah etika ibadah,” tambahnya.
Sebagai bagian dari Timwas DPR, Muslim Ayub menekankan pentingnya pengawasan yang serius dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji. Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya sebatas formalitas, melainkan harus dijalankan dengan objektif demi memastikan pelayanan yang akuntabel dan profesional.
“Saya mendorong KPK atau pihak aparat penegak hukum untuk tidak ragu turun tangan jika memang ada indikasi permainan atau penyimpangan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Ini menyangkut kepercayaan publik dan amanat konstitusi,” kata politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Menurutnya, kritik tajam yang ia sampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik sebagai wakil rakyat. Ia berharap temuan-temuan ini tidak diabaikan, dan pemerintah khususnya Kementerian Agama segera melakukan perbaikan secara menyeluruh untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang. (*)
