Ogan Ilir,SuaraMetropolitan – Kritik tajam disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, terhadap kondisi ruas Tol Palembang–Kayu Agung. Menurutnya, meskipun tarif tol yang dibebankan kepada masyarakat terbilang tinggi, namun kualitas jalan jauh dari standar yang semestinya.
“Kami melihat langsung kondisi jalan tol ini. Banyak sekali ketidakpenuhan standar minimal yang harusnya jadi kewajiban pengelola,” ujar Roberth usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (3/7/2025).
Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi V menemukan sejumlah kondisi yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti jalan bergelombang di beberapa titik, exit toll yang terbengkalai sejak 2021, hingga dugaan kesalahan konstruksi yang memperkuat dugaan lemahnya kualitas pengerjaan.
Baca juga: Negara Lain Kelola Udara Kita, DPR: Ini Bukan Kedaulatan!
Roberth menilai situasi ini sangat merugikan masyarakat. “Kualitas jalan seperti ini tapi masyarakat bayar mahal. Itu catatan serius kami. Tidak boleh ada kenaikan tarif selama semua ini belum dibenahi,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Ia juga menyinggung dampak yang lebih luas, yakni potensi kerugian negara akibat buruknya perencanaan proyek jalan tol yang dibangun oleh BUMN. Ia menyebut kerugian BUMN sama saja dengan kerugian negara, mengingat dana yang digunakan berasal dari anggaran pemerintah.
Baca juga: Incar Dokter Muda dari Kampus Islam, Gubernur Sumsel Beri Restu
“Kalau BUMN rugi karena perencanaan tidak matang, itu sama saja kerugian negara. Uang BUMN dari negara, kalau kurang modal pasti minta lagi ke pemerintah,” jelasnya.
Komisi V DPR RI, kata Roberth, akan terus mengawal pembenahan infrastruktur di ruas Tol Palembang–Kayu Agung, termasuk menagih percepatan rekonstruksi jalan yang saat ini ditargetkan selesai pada tahun 2027.
“Kami minta itu dipercepat. Jangan lama-lama. Masyarakat sudah lama bayar tapi tidak dapat kualitas jalan yang layak,” pungkasnya. (*)
