Palembang,SuaraMetropolitan – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) angkat suara soal pemeriksaan mantan Wali Kota Palembang, Harnojoyo, oleh Kejati Sumsel terkait proyek mangkrak Pasar Cinde. K MAKI menilai, Harnojoyo tak bisa sekadar datang sebagai saksi, tapi harus dimintai pertanggungjawaban secara menyeluruh atas kebijakan yang berdampak besar itu.
“Pasar Cinde mangkrak itu bukan perkara kecil. Ini proyek besar yang gagal total. Dan Harnojoyo saat itu adalah kepala daerahnya. Wajar kalau publik bertanya: sejauh mana dia terlibat?” tegas Deputi K MAKI, Feri Kurniawan, Rabu (25/6/2025) sore.
Menurut Feri, Kejati Sumsel harus berani membuka secara gamblang peran Harnojoyo dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. “Kalau memang hanya jadi saksi, publik butuh penjelasan kenapa. Jangan sampai pemeriksaan ini cuma formalitas untuk mengulur waktu dan menenangkan opini,” ujar dia.
Baca juga: Ketika Mobil Dinas Jadi Lebih Penting: AP3 Gugat Logika Anggaran Kabupaten PALI
K MAKI mengingatkan, proyek yang sudah menelan anggaran besar tapi mangkrak itu menyisakan kekecewaan warga Palembang. “Bangunan megah, tapi mangkrak. Pedagang dirugikan, wajah kota jadi rusak. Dan Harnojoyo tidak bisa lepas tangan begitu saja,” tambahnya.
Feri juga menyoroti minimnya transparansi dalam kasus ini. “Siapa yang menunjuk investor? Bagaimana proses anggarannya? Semua harus dibuka. Jangan hanya rakyat yang diminta sabar, sementara elitnya kebal hukum,” kata Feri.
K MAKI mendesak Kejati Sumsel agar bersikap tegas dan adil dalam menuntaskan kasus ini. “Kalau memang ada unsur kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, siapapun pelakunya termasuk Harnojoyo harus bertanggung jawab,” tutupnya.
