Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mendorong hilirisasi mangrove sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., saat membuka Pelatihan Teknis Pengolahan Produk Turunan Mangrove dan Budidaya Silvofishery di Ruang Rapat Hotel Santika Premiere, Rabu (08/04/2026).
Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir dan penyerap karbon, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, pengelolaan mangrove ke depan harus kita dorong tidak hanya berbasis konservasi, tetapi juga berbasis nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sumatera Selatan memiliki potensi mangrove yang cukup besar, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari rehabilitasi, perlindungan, hingga pemanfaatan ekonomi secara bijaksana.
Sekda juga mengapresiasi kehadiran peserta dari masyarakat pesisir, terutama dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Ia menilai, masyarakat merupakan aktor utama dalam memastikan keberhasilan pengelolaan mangrove di tingkat lapangan.
Baca juga: Kejati Sumsel Geledah Kasus Sungai Lalan, Uang Rp367 Juta hingga Harley Davidson Disita
“Pelatihan ini harus dimaknai sebagai upaya nyata untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengelola mangrove secara produktif, inovatif, dan tetap menjaga kelestariannya,” tambahnya.
Menurutnya, pelatihan ini menjadi bagian penting dalam mendorong hilirisasi mangrove melalui peningkatan keterampilan masyarakat, baik dalam pengolahan produk turunan mangrove yang bernilai ekonomi maupun pengembangan budidaya silvofishery yang ramah lingkungan. Keduanya merupakan bentuk sinergi antara upaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Ke depan, Pemprov Sumsel tidak hanya berfokus pada pelestarian mangrove, tetapi juga memastikan masyarakat di sekitarnya dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Dengan demikian, mangrove diharapkan mampu menjadi sumber penghidupan berkelanjutan, bukan sekadar objek eksploitasi.
Melalui Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), Pemprov Sumsel terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu kerangka pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Baca juga: Menuju KLA 2026, Pagar Alam Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Sekda berharap pelatihan ini menjadi langkah awal dalam membangun model pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang didukung inovasi, memiliki akses pasar, serta terhubung dengan skema pendanaan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPDAS Musi sekaligus Ketua Tim Kerja KKMD Sumsel, Kuswantoro, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini akan berlangsung selama tiga hari.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam mengelola produk turunan mangrove, mendorong pengembangan wilayah pesisir yang ramah lingkungan, serta memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan mangrove.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi mangrove serta mendorong masyarakat pesisir di Sumsel untuk mengembangkan berbagai produk turunan mangrove yang bernilai jual.
“Kami berharap pelatihan ini dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan oleh semua pihak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tutupnya. (*)
