Palembang,SuaraMetropolitan – Beredar Isu Partai besar seperti PDIP bakal mengusung non kader pada Pilwako Palembang.
Darmadi Djufri mengaku sebagai warga negara yang pernah aktif dipanggung politik Sumatera Selatan menyikapi situasi dan kondisi politik aktual berpendapat berdasarkan pandangannya baik sebagai praktisi dan akademisi hukum tata negara bahwa Parpol Besar menjadi kurang percaya diri mengusung kader sendiri mungkin pengaruh Pilpres masih akan berlaku menghadapi Pilkada serentak dalam waktu dekat ini.
“Partai-partai politik besar menjadi kurang percaya diri mengusung kader internal sendiri untuk bertarung,”katanya saat dihubungi oleh wartawan SuaraMetropolitan.com
Menurutnya, Partai Politik koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki kekuatan tersendiri hingga ke daerah untuk merebut kemenangan sehingga berpengaruh ke Parpol yang lain pada akhirnya lebih cenderung memilih elektabilitas Non Kader.
“Partai-partai politik pendukung capres pemenang cenderung akan membangun kekuatan kembali untuk merebut kemenangan bagi calon yang diusung,”ucapnya.
Baca juga: Potensi PDIP Tidak Majukan Kader untuk Pilwako Palembang 2024, Giri: Nanti DPP yang Memutuskan
Dia menuturkan Parpol yang kalah di pilpres kemarin masih kebingungan membangun strategi untuk memenangkan Pilkada.
“Partai pendukung capres yang kalah masih menyusun strategi dan siasat untuk merebut kemenangan dari kontestasi pilkada yang akan dilaksanakan,”ujarnya.
Artinya, Lanjut Darmadi, strategi yang digunakan pada Pilpres kemarin menurunkan sistem Demokrasi saat ini, sehingga cita-cita negara hukum semakin terkikis oleh “transaksional”.
“Sistem pemilihan yang cenderung masih akan terstruktur, sistematis dan masif dengan transaksional semakin membuat nilai demokrasi menjadi dibawah angka 0 (nol) dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara hukum yang demokratis,”paparnya.
Semaksimal mungkin, yang berkuasa untuk melakukan penjegalan agar tidak memiliki lawan pada Pilkada.
Baca juga: KPU Kota Palembang Imbau Masyarakat Untuk Mengecek DPT
“Ambisi dan hegemoni para bakal calon kepala/wakil kepala daerah berupaya dengan berbagai cara untuk bisa bertarung sendirian alias lawan kotak kosong,”terangnya.
Sistem Demokrasi saat ini, kata Darmadi seperti tidak ada sosok, dimana yang berkuasa yang beruang. Menjadi sebuah pertaruhan partai-partai bisa terjebak dengan politik dagang sapi.
“Secara nasional aroma nepotisme menjadi issue yang paling buruk sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia pasca orde baru, kuatnya dugaan menggunakan tekanan hukum sebagai alat politik kekuasaan,”Imbuhnya.
Maka dari itu, kata Darmadi waspadai lah siapapun yang bakal jadi kepala daerah mementingkan diri sendiri dan rakyat yang menjadi penonton.
Baca juga: Tidak Miliki Kewenangan, BPIP Harus Klarifikasi Isu Pelarangan Jilbab bagi Paskibraka Perempuan
“Patut diyakini siapapun yang menjadi pemenang dalam Pilkada nantinya hanya menjadi stempel basah dari hegemoni kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,”ulas mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam tiga periode (1999–2004, 2004–2009, dan 2009–2014).
Maka dari itu, Ia berharap agar rakyat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keyakinan masing-masing jangan terbuai oleh transaksional.
“Semoga rakyat akan sadar dan semakin cerdas bahwa hak politiknya menjadi penentu kearah mana bangsa ini akan dibawa. Quo Vadis Indonesia Negara Hukum Yang Demokratis.”harapnya.
