Jakarta,SuaraMetropolitan – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (7/4/2026), di Jakarta. Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemnaker dalam memperkuat posisi-posisi strategis yang memiliki peran langsung terhadap peningkatan layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, termasuk pekerja, pencari kerja, serta dunia usaha.
Dari 12 pejabat yang dilantik, sebanyak 11 orang merupakan hasil mekanisme Seleksi Terbuka, sementara satu orang lainnya berasal dari mutasi antar instansi. Proses ini mencerminkan komitmen Kemnaker dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam sambutannya, Menaker menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.
Baca juga: THR 2026 Terancam Jadi ‘Hutang’, Ombudsman Soroti Lemahnya Pengawasan
“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” ujar Menaker.
Ia mengungkapkan bahwa Kemnaker saat ini mengelola angkatan kerja yang mencapai 155,27 juta orang. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, harapan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah pun semakin meningkat.
Karena itu, Menaker meminta seluruh jajaran, khususnya pejabat yang baru dilantik, untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal, responsif, dan berdampak nyata. Ia menilai, peran pejabat di posisi strategis sangat menentukan dalam berbagai sektor, mulai dari layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penguatan data ketenagakerjaan, serta tata kelola internal kementerian.
Baca juga: Kejati Sumsel Geledah Kasus Sungai Lalan, Uang Rp367 Juta hingga Harley Davidson Disita
“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menaker menyampaikan bahwa Kemnaker tengah menghadapi tujuh tantangan utama yang kompleks dan mendesak. Tantangan tersebut meliputi penguatan link and match serta optimalisasi Balai Latihan Kerja, penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan, pembaruan regulasi ketenagakerjaan, penegakan norma dan K3 di industri, transformasi hubungan industrial, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja, serta reformasi birokrasi.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi, yakni membangun dan memulihkan kepercayaan publik, mentransformasi layanan ketenagakerjaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mempersiapkan tenaga kerja masa depan melalui upskilling dan reskilling, memperkuat ketenagakerjaan yang inklusif, menegakkan norma secara konsisten dan berkeadilan, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Adapun 12 pejabat yang dilantik meliputi Irma Puspita sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, R. Nurhidajat sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, Teguh Djatmiko sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Amran sebagai Kepala BBPVP Medan, Reni Rosyida Muthmainnah sebagai Kepala BBPVP Bandung, Nasrun Ilmullah sebagai Kepala BBPVP Makassar, Nuryanti sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Arnando Jujur Pardamean Siregar sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Muzakir sebagai Direktur Bina Kelembagaan K3, Yessie Kualasari sebagai Kepala BBK3 Jakarta, Baderi sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, serta M. Heru Susanto sebagai Inspektur III. (*)
